“The mass media become the authority
at any given moment for what is true and what is false. What is reality and
what is fantasy, what is important and what is trivial.”
−Ben H. Bagdikian dalam The Media Monopoly
Pesta Demokrasi yang biasa diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, hajat
paling krusial pada sebuah negara yang lumayan menguras APBN dalam
penyelenggaraannya. Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 adalah sebuah
pertarungan terbuka bagi dua pasang yang diusung, dijagokan untuk menjadi orang
paling nomor satu(dan nomor dua) di Indonesia.
Janji menyejahterakan, memperkuat pertahanan nasional, memberi pelayanan
kesehatan yang terbaik hingga ke pelosok negeri, menjadikan Indonesia sebagai
negara maritim yang kuat, dan janji-janji lainnya yang beberapa hari terakhir
sudah seperti makanan sehari-hari bagi penulis. Bukan suatu hal yang salah, toh
memang itulah saatnya untuk mengkampanyekan apa-apa sajja yang akan mereka
lakukan untuk rakyat dan mengabdi kepada tanah air.
Yang menjadi masalah adalah saat proses kampanye yang dilakukan ternyata
menggunakan sesuatu yang mana adalah milik rakyat secara cuma-cuma dan
besar-besaran. Media. Media dewasa ini tidak hanya memiliki fungsi informatif
sebagaimana pada mulanya media ditemukan. Media saat ini, telah beralih
fungsinya menjadi suatu alat komunikasi bagi beberapa golongan untuk mencapai
kepentingannya. Hal tersebut dapat dilihat pada media-media swasta Indonesia
yang mulai secara terang-terangan menampakkan afiliasi instansi medianya dengan
suatu partai atau suatu golongan tertentu. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak
berimbang, negative atau bahkan black campaign yang senantiasa mewarnai layar
kaca pemirsa-pemirsanya di ruang keluarga. Mengutip salah satu kalimat dari Jim
Morrison, “Whoever controls the media, controls the
mind”. Kalimat tersebut bisa dibilang cukup relevan jika
dibandingkan dengan kondisi saat ini, karena tidak sedikit orang yang terjebak dalam opini-opini dapur redaksi yang dianggap
sebagai sebuah kebenaran walau kenyataannya apa yang diberitakan adalah apa
yang media ingin rakyat tau, sehingga kualitas berita yang disiarkan saat ini
cenderung tendensius dan tidak cover
bothsides. Hal tersebut diperparah dengan tingkat pendidikan yang rendah
dalam masyarakat masih menduduki strata pertama dalam segi kuantitasnya,
sehingga tak heran budaya membaca, literasi media pun masih teramat jarang
berkembang di masyarakat kita, hal tersebut yang menyebabkan mudahnya informasi
yang masuk ke dalam pikiran audiensnya tanpa adanya tedheng aling-aling atau filter di tengah serbuan informasi yang
minta dilahap oleh audiensnya.
Di saat seperti ini, kita diajak untuk kembali lagi
membuka buku lama kita dan mengingat-ngingat 9 elemen jurnalisme yang
seharusnya dijunjung tinggi oleh instansi-instansi media kita. Seperti pada
elemen ke-empatnya, yaitu “Jurnalis harus menjaga
independensi dari obyek liputannya”. Independen di sini berarti independen atas orang-orang yang diliputnya
sehingga berita yang diliput pun tidak berat sebelah. Instansi media sudah
seharusnya memisahkan program-program yang berdasarkan opini-opini dari ruang
redaksi dengan fakta-fakta untuk disiarkan di layar kaca kata. Karena inilah
yang akhirnya terjadi, masyarakat dibuat bingung tentang mana berita yang fakta
dan mana yang hanya sekedar opini. Dari elemen ke-empat berkaitan erat dengan
elemen ke-lima, yakni “Memantau kekuasaan
dan menjadi penyambung lidah mereka yang tertindas”. Lewat tulisan, liputan
dan produk-produk jurnalisme lainnyalah jurnalis menyuarakan hak-hak rakyat
yang tertindas. Bukan menyembunyikan fakta-fakta di lapangan untuk memperkokoh
kursi penguasa. Sehingga media benar-benar dapat dijadikan rujukan.
Saya merasa prihatin atas perkembangan media di era teknologi seperti pada
masa sekarang ini. Merupakan suatu hal yang ironis memang, saat teknologi
berkembang pesat namun, justru informasi-informasi yang beredar tidak bisa kita
konsumsi dengan baik. Seperti itulah gambaran masyarakat hari ini di tengah
banjir informasi dari instansi-instansi media yang berafiliasi. Beberapa dari
masyarakat kita bahkan merasa bangga dan merasa paling benar saat mengungkapkan
sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi apakah hal tersebut adalah fakta atau
opini, padahal kita semua tahu siapa orang-orang yang ada di balik instansi
media tersebut.
Dalam Pemilu Presiden 2014 ini, media menjadi alat komunikasi paling
efektif bagi para Timses dan Jurkam dari masing-masing calon. Hal tersebut
tidak bermasalah saat instansi media masih mengindahkan elemen-elemen
jurnalisme yang seharusnya ada dalam setiap pemberitaan. Namun, hari ini kita
terus disuguhkan berita-berita dari televisi yang dipolitisasi dan
dikonglomerasi untuk kepentingan beberapa golongan saja, termasuk capres dan cawapres
yang akan berlaga di Pilpres 2014. Sehingga tak jarang dari berita-berita yang
tendensius pada sebuah instansi media menciptakan iklim fanatisme pendukung
yang akhir-akhir ini justru memecah persatuan antar sesama pendukung, sungguh
hal yang sangat disayangkan.
Harapan penulis untuk siapapun Presiden terpilih nantinya adalah mampu
mengembalikan kekuatan media, serta mampu mempertegas regulasi-regulasi pada
sektor komunikasi dan informasi di Indonesia. Karena bagaimanapun juga salah
satu faktor dari tumbangnya rezim Orba disebabkan oleh media, walaupun
beberapawaktu sebelumnya media di Indonesia sempat mendapat julukan “Anjing
Ompong” oleh para wartawan asing. Namun, bagaimana dengan saat ini? Anjing yang
dulu Ompong, kini telah berubah menjadi “Anjing Bergigi Emas dan Tersumpal
Gulungan MoU Golongan dengan Media”.
Refrensi:
Harsono, Andreas. 2014. A9ama Saya Adalah Jurnalisme. Yogyakarta: Kanisius.
Ibrahim, Idy Subandy. 2011. Kritik Budaya Komunikasi, Budaya, Media dan Gaya Hidup Dalam Proses
Demokratisasi Di Indonesia. Yogyakarta: Jalasutra.
Anindya Roswita
Staff of Ministry of
Foreign Affair, Division of Strategic Studies
BEM FISIP UNS
No comments:
Post a Comment